Nurbit : Ada Indikasi Permainan Penerimaan RTK, Dokumen 63 Tenaga RTK Diklarifikasi

Nurbit : Ada Indikasi Permainan Penerimaan RTK, Dokumen 63 Tenaga RTK Diklarifikasi

BANGKINANG (SK) - Sehari pasca ribut-ribut di DPRD Kabupaten Kampar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar langsung melakukan klarifikasi terhadap 63 orang tenaga rumah tunggu kelahiran (RTK) di aula Diskes Kampar di Jalan Abdul Rahman Saleh, Bangkinang, Selasa (24/4/2018).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar H Nurbit dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, Selasa (24/4/2018) mengungkapkan, klarifikasi ini untuk memastikan apakah 63 orang yang mengaku sebagai tenaga RTK ini memiliki dokumen.

"Ternyata mereka memiliki. Ada yang cuma dijanjikan. Ada yang hanya miliki dokumen dan menerima uang selama sembilan bulan yang katanya itu adalah gaji. Ternyata setelah ditelusuri itu adalah uang transportasi," ujar Nurbit didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kampar Dedy Rochyani.

Nurbit menyebutkan, banyak kesalahpahaman dari tenaga RTK karena mereka sebagian mengira uang yang pernah mereka terima adalah berupa gaji.

"Kata PPTK yang lama, itu bukan gaji tapi transportasi. Sejauh yang kita dapatkan informasi, ada yang menyebutkan transportasi itu gaji," beber mantan Asisten II Setdakab Kampar ini.

Para tenaga RTK ini juga diminta meninggalkan foto copy dokumen yang mereka miliki dan surat keterangan. "Karena ini masih simpang siur dan berharap maka saya minta mereka membuat secara  tertulis keterangan dan mereka dikasih kertas. Dari 63 yang mengembalikan 54 orang," terang Nurbit.

Keterangan ini berkaitan dengan penetapan mereka saat direkrut dulu apakah sebagai tenaga pendamping atau sebagai penjaga rumah tunggu kelahiran.

"Setelah ini, saya sudah sampaikan dan berharap mencoba tentu yang terbaik bagi negeri dan terbaik bagi mereka," ulas Nurbit.

Ia menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan kepada perwakilan tenaga RTK bahwa andaikata harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia menyarankan para tenaga RTK mulai menyelesaikan di tempat mereka atau pada orang yang berkaitan dengan penerimaan mereka sebagai tenaga RTK.

Dalam kesempatan ini Nurbit juga menjelaskan sekilas mengenai RTK. Menurutnya, honor yang diterima tenaga RTK tergantung pasien yang dilayani yakni ibu hamil yang beresiko tinggi untuk melahirkan di wilayah itu.

"Saya mau pelajari betul sekarang. Saya sudah tunjuk tim tentang penyusun, paling tidak pedoman pelayanan Jampersal," ucapnya.

Nurbit menjelaskan, anggaran untuk RTK ini berasal dari pemerintah pusat atau APBN. Tahun ini anggarannya berjumlah Rp 6,7 miliar. 

Lebih lanjut Nurbit mengungkapkan, ada dua kesimpulan yang diambil dari proses klarifikasi terhadap tenaga RTK. Pertama, ia menemui  keluguan dari tenaga RTK dan kedua ada yang memanfaatkan keluguan itu untuk meraup uang.

Terkait nasib 63 RTK atau 54 RTK yang datang untuk klarifikasi hari ini ia belum bisa memastikan nasibnya karena tergantung program. "Sepanjang dia terlibat dalam program maka akan dibayar haknya. Ini sesuai kebutuhan. Ini masih dicek ulang. Maka saya bentuk tim supaya bekerja sesuai standar," ulasnya.

Nurbit juga mengatakan, perikatan kerja jadi salah satu alasan Diskes untuk memberi honor, gaji atau transportasi. "Untuk itu kami lakukan investigasi," katanya.

Ia juga minta staf di Dinas Kesehatan yang diduga terlibat dalam persoalan penerimaan RTK agar segera menyelesaikan.

Dari proses klarifikasi ini Nurbit mengatakan ada indikasi permainan dalam penerima tenaga RTK. "Tolong diselesaikan, mumpung ini belum menjadi masalah," tegas Nurbit.

RTK ini mulai direkrut mulai tahun 2015 dan dalam anggaran ada peruntukan masing-masing.

Selanjutnya mengenai tenaga bantu kesehatan (TBK) yang berjumlah 534 orang kata Nurbit juga masih menyisakan persoalan karena hingga saat ini belum satupun yang memiliki sk. "Kalau ada sk saya bayar. Buktikan yang ditinggalkan Haris (Mantan Kadiskes red). Tetapi kalau tak ada sk apa dasarnya untuk membayar. Sk 534 ini belum," bebernya.

Persoalan lain, tahun ini Pemkab Kampar hanya memiliki anggaran untuk pembayaran gaji selama 8 bulan, bukan satu tahun. 

"Kalau tak ada solusi paling lambat seluruh perikatan kerja saya jamin selesai kalau tak ada skenario lain. Kalau Januari, Februari Maret juga diminta saya dengan sangat menyesal tak bisa saya," terangnya.

Dalam kesempatan ini ia juga menawarkan solusi agar Haris menandatangani sk sejak Januari hingga Maret 2018 sehingga gaji TBK bisa full atau penuh diterima. 

"Kalau saya tak ada keputusan lain, dengan berbesar hati Pak Haris. Dia minta izin ke Pemda lapor ke bupati biar saya tandatangani, tak masalah kalau orangnya ada," katanya.

Mengenai rencana pembayaran gaji TBK Nurbit mengaku juga telah koordinasi dengan TP4D dan Kejari Kampat. "Kalau ada secara hukum dan administrasi ada perintah membayarkan maka akan saya bayarkan," katanya.

Seperti diberitakan, rapat dengar pendapat antara DPRD Kampar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri dengan Diskes dan ratusan TBK dan tenaga RYK, Senin (23/5/4/2018) berlangsung panas.

Adanya hearing menyulut emosi Kadiskes H Nurbit. Ia terlihat naik pitam sehingga marah-marah kepada TBK dan tenaga RTK. Tidak itu saja, ia juga memukul meja di Ruang Banggar DPRD Kampar. Ia sempat ditenangkan oleh anggota DPRD Kampar Agus Candra.

Tak lama setelah itu, Nurbit menyadari bahwa ia bersalah dan langsung menyampaikan permohonan maaf di hadapan Ketua DPRD Kampar dan Anggota serta TBK dan tenaga RTK.(hir)

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment