FGD di Universitas Riau, 75 Persen Lahan Gambut Berubah Fungsi Jadi Kawasan Lindung

FGD di Universitas Riau, 75 Persen Lahan Gambut Berubah Fungsi Jadi Kawasan Lindung




PEKANBARU (SK) - Provinsi Riau mempunyai lebih dari 3,867 juta hektar lahan gambut, akan tetapi lebih dari 75 persen lahan gambut dalam yang akan berubah fungsi menjadi kawasan lindung. Perubahan fungsi itu, tidak sekedar menurunkan produktifitas, tetapi bisa mematikan pendapatan masyarakat. Selain itu daya saing industri di Indonesia juga menuru.

Hal ini disebabkan oleh perubahan PP Nomor 71 tahun 2014 menjadi PP Nomor 57 tahun 2016 tentang tentang perlindungan dan pengelolaaan ekosistim gambut.

Demikian disampaikan oleh Dr Wawan Ketua Gambut Se Indonesi dalam acara Forum Group Discussion (FGD) di Universitas Riau pada hari Selasa (24/01/2017) kemarin.

Dr Wawan menyampaikan pernyataan dalam Forum Group Discussion (FGD) itu bahwa PP 57 tahun 2014 jo PP 71 tahun 2016, perlindungan dan pengelolaan ekosisitim gambut mempunyai pengertian sebagai upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya ekosistem gambut, yang meliputi perencanaan , pemamfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

"Namun, banyak pemangku kepentingan terkait ekosistem gambut menilai bahwa terdapat beberapa subtansi pengaturan yang dinilai kurang tepat, sulit bahkan tidak mungkin untuk di implementasikan, dan tidak berbasis ilmiah," sebutnya.

Beberapa kalanngan antara lain berpendapat bahwa PP tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan ke depan dan berdampak besar bagi pelaku usaha perkebunan, hutan tanaman, dan bahkan pertanian rakyat di lahan gambut. Subtansi pengaturan yang dinilai berpotensi menimbulkan multi-interprestasi di lapangan dan menimbulkan konsekwensi hukum bagi palaku usaha dan siapapun yang melakukan kegiatan di lahan gambut.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) ini hadir perguruan tinggi negeri se Provinsi Riau, hadir juga sebagai pemantik diacara ini Prof Dr Khairil Anwar Siregar, dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Didik Hariyanto dari DPN HKTI.

Kemudian Dr Wawan menambahkann karena masyarakat Riau sebahagian besar hidup di atas tanah gambut baik pelaku usaha perkebunan maupun pelaku tanaman pertanian. "Maka saya rasa perlu masyarakat riau angkat bicara soal perubaha PP Nomor 71 tahun 2014 ke PP Nomor 57 tahun 2016, perubahan ini sangat merugikan masyarakat Riau.(Rilis)


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment


Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Polling Calon Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017
  AZIZ ZAENAL - CATUR SUGENG
  ZULHER - DASRIL AFFANDI
  JAWAHIR - BADRANSYAH
  ARDO - KHAIRUDDIN
  AMIN - SALEH

Komentar Terakhir

  • Brvpeme

    cash loans bad credit - http://paydayvrvi.org tax debt <a ...

    View Article
  • VerJare

    bad credit absolutely no faxing payday loan <a ...

    View Article
  • bestwritingadvisor.com

    In case you are on the lookout for skilled content writers to create one-of-a-kind ...

    View Article
  • lydiamieras

    Prediksi Balon Bupati is great article! Whenever you do research paper writing, you ...

    View Article