Dua Parpol di Kampar Terancam Tak Bisa Ikut Daftarkan Caleg di Pemilu 2019

Dua Parpol di Kampar Terancam Tak Bisa Ikut Daftarkan Caleg di Pemilu 2019

BANGKINANG (SK) - Dua partai politik di Kabupaten Kampar terancam tak bisa mengikuti pemilihan legislatif (pileg) di Kampar pada Pemilu tahun 2019 mendatang. Sebab, hingga perpanjangan waktu pendaftaran pada Selasa (17/10/2017) pukul 24.00 WIB, dua partai ini tidak memenuhi persyaratan dan tidak mendapatkan tanda terima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar.

Dua partai ini adalah partai yang tergolong baru. Yakni Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Islam Damai dan Aman (Idaman). "

Ketua KPU Kampar, Yatarullah, Rabu (18/10/2017) ketika ditemui suarakampar.com di kantor KPU Kampar di Bangkinang menyebutkan, persyaratan yang tidak dipenuhi partai ini kata dia, terkait dengan dukungan 1 per 1000 jumlah penduduk.
 
"Secara aturan, otomatis mereka tidak bisa ikut mencalonkan anggota legislatif di Kampar. Tapi bagaimanapun pemberlakukannya tetap di KPU RI," ujar Yatarullah.

Sebelumnya kata dia, ada enam partai yang berkasnya belum lengkap hingga Senin (16/10/2017). Namun sesuai dengan surat edaran (SE) KPU RI nomor 585 tertanggal 16 Oktober 2017, diperpanjang 1x24 jam.

Enam parpol yang belum memenuhi persyaratan tersebut antara lain, PIKA, Partai Idaman, PKB, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Republik. Setelah diperpanjang, ada empat partai selain PIKA dan Partai Idaman yang sudah melengkapi persyaratan.

"Yang terakhir mendaftar semalam itu Partai Demokrat, pukul 23.15 WIB," ujar Yatarullah.

Selanjutnya, terhadap yang dinyatakan lengkap, akan dilakukan verifikasi. Verifikasi administrasi dimulai sejak 17 Oktober dan berakhir sampai 15 November 2017.

"Kita mencocokkan nama yang terdapat pada data Sipol dengan KTA dan KTP elektronik dan suket. Kalau tidak cocok, artinya tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Pada verifikasi, juga akan diperiksa secara faktual terkait kegandaan data. Baik nama pengurus yang ganda secara internal partai, maupun ganda secara eksternal. 

"Bisa jadi dalam satu partai, ada dua namanya. Bisa juga di partai A namanya ada, di partai B ada juga namanya. Kita akan menemui langsung ke yang bersangkutan terkait statusnya ini," ujar dia.

Hasil verifikasi ini lanjutnya, juga diberikan waktu perbaikan. Jika tidak juga memenuhi syarat, maka juga tidak akan bisa mengikuti Pileg 2019.(Akhir Yani)

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment