Diberhentikan Sepihak, BPD dan Perangkat Desa Buluh Nipis Datangi DPRD Kampar

Diberhentikan Sepihak, BPD dan Perangkat Desa Buluh Nipis Datangi DPRD Kampar

BANGKINANG (SK) - Pemecatan terhadap perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kembali terjadi di Kabupaten Kampar.

Ketua BPD dan sejumlah perangkat Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang diberhentikan oleh oknum Kepala Desa Buluh Nipis ramai-ramai mendatangi DPRD Kabupaten Kampar guna mengikuti hearing (rapat dengar pendapat), Senin (29/1/2018).

Hearing dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kampar Yuli Akmal dan didampingi Sekretaris Komisi I Dwi Hadi Kasmon dan anggota DPRD Kampar dari daerah pemilihan Siak Hulu-Perhentian Raja H Syafrizal.

Ketua BPD Buluh Nipis H Rusli dalam hearing di ruang Banmus DPRD Kampar menyampaikan klarifikasi atas pernyataan Camat Siak Hulu H Thabrani yang mengatakan bahwa permasalahan di Buluh Nipis adalah permasalahan pribadi antara dirinya dengan Kepala Desa Buluh Nipis Rahmat.

"Ini adalah keinginan sebagian masyarakat yang tidak suka dengan kezaliman kepala desa sekarang," ujar Rusli.

Ia menegaskan ini bukanlah ambisi terhadap jabatan. "Bilamana Kades ini diberhentikan saya juga tidak bersedia menjadi kepala desa. Ini murni keinginan masyarakat yang tidak suka dengan kezaliman," ucapnya.

Menurutnya, Ketua BPD menyurati Bupati Kampar dengan tembusan ke DPRD, Inspektorat Kabupaten Kampar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kampar karena telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

"Banyak poin yang dilanggar dari aturan itu," tutur Rusli.

Rusli menyampaikan lima pelanggaran yang dilakukan oknum Kades. Pertama, Kades memberhentikan ketua RT, RW, Kades, sekretaris desa dan Ketua LPM tanpa berkonsultasi dengan camat.

Kedua, dengan diberhentikannya BPD, perangkat desa dan LPM maka hal ini telah meresahkan masyarakat.

Ketiga, Kades Buluh Nipis telah mengangkat adik kandung sebagai sekretaris dan ponakannya sebagai bendahara.

Keempat, Kades Buluh Nipis dalam melaksanakan pembangunan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan.

Kelima, kades telah melanggar larangan sebagai kades dan telah melanggar sumpah dan janji kepala desa.

Lebih lanjut Rusli mengungkapkan, semestinya Kades Rahmat mengambil pelajaran dari permasalahan yang pernah ia hadapi pada tahun 2015 lalu dimana beberapa bulan setelah dilantik sebagai kades dia dinonaktifkan oleh Bupati Kampar H Jefry Noer karena telah memberhentikan RT RW secara kolektif.

"Tapi hal ini dikerjakan kembali bahkan bertambah-tanbah seperti mengumpulkan keluarga di kantor kepala desa," tegas Rusli.

"Kami masyarakat Buluh Nipis datang ke DPRD karena kades telah berbuat dzolim dan tidak berfikir dengan jernih karena dia pernah diberhentikan, tapi sekarang malah berbuat buruk lagi," imbuhnya.

Menanggapi laporan Ketua BPD Buluh Nipis  Yuli Akmal menyampaikan, permasalahan ini sudah dipelajari Pemerintah Kabupaten Kampar dan sudah dibentuk tim untuk melihat aspirasi ini.

"Tentu harus memenuhi aturan yang ada. Saya kaget juga Kades ini pernah diberhentikan zaman Pak Jefry dan aktif kembali. Kalau tak bisa selesai di sini tentu ada hukum. Namun kita ingin selesai segera tentu dengan koridor hukum," ucap Yuli.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Febrinaldi Tridarmawan mengatakan, surat laporan BPD dan perangkat desa telah diterima Dinas PMD pada tanggal 8 September 2017 dan surat ini juga sudah ditindaklanjuti. 

Ia mengaku telah melihat dokumen yang juga disampaikan ke Bupati Kampar dan Dinas PMD dan pihaknya telah minta difasilitasi oleh camat. "Dari sisi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa itu adalah tugas utama camat. Camat telah melakukan rapat mediasi dengan kedua belah pihak 26 Desember 2017 dan hasil fasilitasi telah disampaikan ke Bupati Kampar," terang Febrinaldi.

Dikatakan, persoalan yang dilaporkan BPD dan masyarakat juga sudah diklarifikasi kepada kades dan kades secara tertulis telah menjawab  hal-hal yang dilaporkan dan telah sampai ke bupati melalui dinas PMD.

"Pemda tentu telah melakukan kajian, poin laporan dan jawaban klarifikasi telah diverifikasi. Hasil keputusan nanti tetap yang terbaik sesuai aturan berlaku dan fakta di lapangan," imbuh Febrinaldi.

Ia juga menyampaikan, untuk menyelesaikan permasalahan di desa, saat ini Pemkab Kampar telah membentuk tim baku, tim fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dipimpin Sekda Kampar dan tim terdiri dari Dinas PMD, Inspektorat, Kabag Tata Pemerintahan dan Kabag Hukum.

"Pemda tentunya serius menanggapi aspirasi masyarakat. Segala hal akan menjadi pertimbangan dalam melakukan kajian dan pedoman bagi bupati untuk membuat keputusan," kata Febrinaldi.

Hingga berita ini diturunkan, Kades Buluh Nipis Rahmat belum mengangkat panggilan telepon suarakampar.com untuk kepentingan konfirmasi.(hir)

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

  • Jual Obat Pelancar Haid Resep Dokter

    Bismillah https://goo.gl/LE0cAJ | https://goo.gl/hkANZb | https://goo.gl/n2Egh2 ...

    View Article
  • Jual Obat Pelancar Haid Resep Dokter

    Bismillah https://goo.gl/LE0cAJ | https://goo.gl/hkANZb | https://goo.gl/n2Egh2 ...

    View Article
  • EvgIdeak

    Hi! Hi! <a href="http://buyviagragkbcd.com/">cheap viagra</a> ...

    View Article
  • Tbscriff

    My!!! <a href="http://genericviagravekal.com/">generic viagra</a> ...

    View Article