Berjalan Alot, Akomodasi Porprov Riau IX 2017 Orang/Perhari Ditetapkan Rp 100 Ribu

Berjalan Alot, Akomodasi Porprov Riau IX 2017 Orang/Perhari Ditetapkan Rp 100 Ribu

BANGKINANG (SK) - Rapat pembahasan pra perjanjian sewa antara calon penyedia jasa sewa akomodasi untuk Pekan Olahraga Provinsi Riau (Porprov) Riau IX 2017 dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dan Panitia Bidang Akomodasi Porprov Riau IX 2017 di Aula Kantor Bupati Kampar, Rabu (18/10/2017) berjalan alot.

Rapat ini dipimpin oleh Asisten II Setdakab Kampar H Nurbit, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar H Syamsul Bahri, Pengurus KONI Provinsi Riau H Zulkifli, Kuasa Pengguna Anggaran, camat dari lima kecamatan penyelenggara dan ratusan pemilik rumah.

Meski berjalan alot namun rapat menghasilkan beberapa kesepakatan dan disetujui kedua belah pihak. Dalam rapat itu telah diputuskan bahwa harga akomodasi per orang perhari adalah Rp 100 ribu termasuk pajak 10 persen yang ditanggung penyedia jasa akomodasi atau pemilik rumah. Selain itu juga disepakati kontrak penggunaan rumah minimal lima.

Penandatanganan kontrak akan dimulai Kamis (19/10/2017) besok hingga Sabtu (21/10/2017) di Sekretariat Bidang Akomodasi Porprov Riau IX di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan membawa foto copy KK dan KTP.

Diantara yang alot dibahas dalam rapat ini adalah mengenai harga akomodasi dimana panitia hanya sanggup membayar Rp 100 ribu perorang perhari dan tidak ada perbedaan harga antara kamar yang menggunakan kipas angin dan AC. Harga ini termasuk pajak sebesar 10 persen yang harus dibayar oleh pemilik rumah.

Salah seorang pemilik rumah dari Salo Hj Eviani mempertanyakan anggaran untuk tenaga kebersihan sebagaimana yang disyaratkan oleh panitia. Ia juga minta minimal kontrak selama 10 hari karena Porprov akan dilaksanakan selama lebih 11 hari. Ia minta jumlah tersebut karena masyarakat telah banyak mengeluarkan modal untuk penginapan atlet dan official ini.

Sementara itu dari Kecamatan Kampar, Zulman mempertanyakan biaya kontrak yang terlalu kecil, hanya Rp 100 ribu per kepala. Ia minta panitia menambahnya.  "Hitungan kasar habis uang untuk modal Rp 500 ribu per orang. Kalau hanya dipakai empat hari kami rugi apalagi ditambah dengan pajak. Kalau bisa pajak ini jangan kami yang tanggung," katanya.
Ia berharap minimal kontraknya selama tujuh hari karena jika lima hari ia  masih anggap impas. 

Salah seorang tokoh masyarakat dari Bangkinang Kota H Anwar Tamimi menyampaikan hal berbeda dalam pertemuan itu yakni soal kualitas air dari PDAM yang menurutnya hampir sebagian rumah yang akan digunakan untuk penginapan atlet mengandalkan sumber air dari PDAM Tirta Kampar. "Air yang dikeluarkan kadang-kadang seperti air lumpur. Banyak masyarakat memakai air PAM saat ini," beber Anwar.

Ia juga mengeluhkan tak ada gairah dari masyarakat dalam menyambut Porprov. "Umbul-umbul tak di pasang. Tak ada instruksi dari camat," bebernya. Seharusnya kata Anwar, 15 hari sebelum penyelenggaraan iven sudah ada gairah dalam menyambut iven tersebut.

Mengenai biaya penginapan, sebagai mantan pegawai negeri dan sekarang telah pensiun, ia mengaku banyak tahu dengan anggaran kegiatan. "Kalau melalui bank, kwitansi dari bank harus dikasih," terangnya.

Tokoh masyarakat dari Kecamatan Bangkinang Kota lainnya Idris mengusulkan penambahan biaya kontrak dari Rp 100 ribu per orang menjadi Rp 110 ribu, jumlah itu termasuk pajak 10 persen.

"Jangan terjadi seperti HUT RI yang memasang bendera di Pasar Bawah Bangkinang hanya empat orang dan yang memasang umbul-umbul hanya empat orang," katanya.

Berkaitan beberapa hal yang disampaikan masyarakat, Asisten II Setdakab Kampar H Nurbit menyampaikan, berkaitan kondisi air  PDAM ia akan menyampaikan hal ini kepada pihak terkait. 
Mengenai kurangnya gairah masyarakat dalam menyambut Porprov, Nurbit minta kepada pemilik rumah yang dikontrak untuk Porprov agar dipasang umbul-umbul dan spanduk selamat datang.

Soal nilai kontrak, pihaknya siap bersikap  transparan dan akan dibayar tidak menggunakan uang tunai namun dengan cek atau melalui rekening. Ini untuk menghindari kontak antara panitia dengan penyedia akomodasi.

Harga yang ditawarkan ini ditetapkan setelah melakui perhitungan sendiri termasuk pajak. Selaku penyedia wajib membayar pajak sebagai  pendapatan bagi negara.

Penjelasan Nurbit ini diperkuat pula oleh Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Kampar yang juga Kepala Seksi Intel Kejari Kampar Devitra Romiza yang hadir menjelang rapat berakhir. Ia menyampaikan, pajak ditanggung oleh penyedia layanan. "Agar tak tersangkut dalam proses hukum maka pajak harus diikuti sesuai aturan hukum," tegas Devitra.

Mengenai harga perkiraan sendiri, ia menyebutkan sudah diputuskan melalui berbagai macam pertimbangan, pertimbangan sosial masyarakat, harga sewa dan hotel sekitar.(Akhir Yani)

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

  • KsnfBiody

    over the counter viagra alternative http://viagracnar.com/ viagra sildenafil <a ...

    View Article
  • cream penghilang flek hitam ampuh

    betul peran warga yang baik jangan suka di anggap rusuh dalam memberantas kebatilan ...

    View Article
  • Kanpas Rem

    Aksi para pebalap liar ini memang sangat meresahkan, di Jakarta aja juga masih ada ...

    View Article
  • Harga Speaker Aktif

    Harga Speaker Aktif ...

    View Article